Annual Report 2022

54 Annual Report 2022 Laporan Tahunan PT WASKITA BETON PRECAST TBK Rebuilding Strength and Sustainability Membangun Kekuatan dan Keberlanjutan Laporan Manajemen Management Reports a. Dewan Komisaris tidak menyetujui permohonan Direksi terkait pendirian Perusahaan Usaha Patungan/Special Purpose Vehicle (SPV) dalam bidang produksi beton di Ibu Kota Negara (IKN) mengingat pembentukan usaha patungan akan dilakukan langsung oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku pemegang saham WSBP. b. Direksi agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut: i) Direksi menyampaikan dampak terhadap struktur organisasi dan internal WSBP. ii) Direksi menyampaikan kajian kelayakan/Feasibility Study tersendiri dari internal karena ada kaitannya dengan internal WSBP. iii) Direksi mempersiapkan langkah-langkah/action plan selain skenario SPV. iv) Direksi menyampaikan kajian dari konsultan independen, baik konsultan hukum dan konsultan lainnya terkait dengan isi, dampak dan mitigasi perjanjian dari SPV tersebut, antara lain aspek keuangan, pembagian hasil, dll. 2. Perjanjian Perdamaian dan Implementasi Perjanjian Perdamaian PKPU Dewan Komisaris telah menyetujui usulan Perjanjian Perdamaian melalui mekanisme PKPU berdasarkan Surat No. 21.2/WBP/DK/2022 tanggal 15 Juni 2022. Dalam Surat tersebut, Dewan Komisaris juga memberikan catatan/ nasihat kepada Direksi agar menindaklanjuti persetujuan Dewan Komisaris dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas-asas Good Corporate Governance (GCG), dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Dewan Komisaris berdasarkan Surat No. 86/WBP/DK/2022 tanggal 15 November 2022 telah menyetujui implementasi Perjanjian Perdamaian PKPU sesuai dengan proyeksi keuangan WSBP selama 5 (lima tahun) ke depan dan rencana strategis Perusahaan. Dalam surat tersebut, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi agar dapat menindaklanjuti persetujuan tersebut dengan catatan sebagai berikut: a. Direksi melakukan benchmark ke perusahaan lain terkait dengan kepemilikan yang rendah namun tetap menjadi pengendali. b. Direksi memastikan tidak ada tagihan yang tertinggal setelah batas waktu verifikasi tanggal 21 November 2021. c. Direksi melakukan manajemen risiko yang cermat mengingat saat ini ada vendor yang memiliki saham sehingga kemungkinan akan timbul subjektivitas dalam pemilihan vendor. a. Board of Commissioners did not approve the Board of Directors’ request regarding the establishment of Joint Venture Company/Special Purpose Vehicle (SPV) in the concrete production sector in the National Capital City (IKN), considering that the joint venture formation will be carried out directly by PT Waskita Karya (Persero) Tbk as WSBP shareholder. b. Board of Directors should follow up on the following matters: i) Board of Directors should convey the impact on WSBP organizational and internal structure. ii) Board of Directors should submit a separate feasibility study from internal since it is related with internal WSBP. iii) Board of Directors should prepare step/action plans other than the SPV scenario. iv) Board of Directors should submit reviews from independent consultants, both legal consultants and other consultants related to the content, impact and mitigation of the SPV agreement, including financial aspects, profit sharing, etc. 2. PKPU Peace Agreement and Implementation of Peace Agreement Board of Commissioners has approved the proposed Peace Agreement through PKPU mechanism based on Letter No. 21.2/WBP/DK/2022 dated June 15, 2022. In the letter, Board of Commissioners also provided notes/advice to Board of Directors to follow up on the Board of Commissioners’ approval with prudence principle and based on Good Corporate Governance (GCG) principles, while taking into account applicable laws and regulations. Furthermore, based on Letter No. 86/WBP/DK/2022 dated November 15, 2022 Board of Commissioners has approved the implementation of PKPU Peace Agreement in accordance with WSBP’s financial projections for the next 5 (five years) and the Company’s strategic plans. In the letter, Board of Commissioners provided direction to the Board of Directors to follow up the approval with the following notes: a. Board of Directors should conduct benchmarks to other companies with low ownership but remains in control. b. Board of Directors should ensure that no claims are left behind after the verification deadline of November 21, 2021. c. Board of Directors should carry out careful risk management, bearing in mind that currently there are vendors who own shares, hence there is a possibility of subjectivity in vendor selection.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5