Annual Report 2022

55 Annual Report 2022 Laporan Tahunan PT WASKITA BETON PRECAST TBK Rebuilding Strength and Sustainability Membangun Kekuatan dan Keberlanjutan d. Direksi memaparkan dalam agenda secara khusus untuk membahas mitigasi risiko sesuai skenario PKPU. e. Direksi memastikan agar opini legal terkait tagihan dengan pihak yang terlibat kasus dapat dipastikan dengan jelas. f. Direksi menyampaikan lampiran dasar hukum yang menjadi acuan untuk homologasi PKPU dan opini dari konsultan hukum bahwa WSBP sudah memenuhi seluruh dasar hukum terkait homologasi PKPU. g. Direksi melakukan langkah-langkah konkret supaya jangan sampai ada yang minta dilakukan verifikasi ulang. h. Direksi mengirim surat yang berisi konfirmasi utang dan persyaratan yang diinginkan WSBP serta konsekuensi apabila tidak melakukan verifikasi hingga 21 November 2021. i. Direksi menyampaikan pasal-pasal dalam peraturan yang dipatuhi oleh WSBP terkait implementasi homologasi PKPU. j. Direksi memastikan bahwa verifikasi hanya mengubah nilai saja tetapi tidak mengubah status hukum dari PKPU. k. Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Direksi menjadi bagian yang melekat dari persetujuan ini. l. Direksi melaksanakan persetujuan dengan memperhatikan anggaran dasar, prinsip kehati-hatian dan berdasarkan asas Good Corporate Governance, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Tindak Lanjut Divestasi Terkait dengan rencana Divestasi Perusahaan dan menindaklanjuti Rapat antara Direksi dan Dewan Komisaris, melalui Surat No. 28/WBP/DK/2022 tanggal 24 Juni 2022, Dewan Komisaris menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Dewan Komisaris sebelumnya telah memberikan persetujuan Divestasi Perusahaan kepada Direksi. Namun demikian, memperhatikan hingga saat ini Divestasi belum dapat terealisasi dan waktu persetujuan Dewan Komisaris telah mencapai jangka waktu 1 (satu) tahun, maka Dewan Komisaris menyatakan persetujuan sebelumnya tidak berlaku per tanggal Surat ini. b. Selanjutnya, agar Direksi menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut: i) Direksi dapat mengajukan kembali permohonan Divestasi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta melampirkan kajian risiko, kajian hukum dan penerapan asas tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance. d. Board of Directors should explain in a special agenda to discuss risk mitigation according to PKPU scenario. e. Board of Directors should ensure that the legal opinion regarding claims with the parties involved in the case can be clearly ascertained. f. Board of Directors should submit an attachment to the legal basis which became a reference for PKPU homologation and the opinion of legal consultant that WSBP had complied with all legal bases regarding PKPU homologation. g. Board of Directors should be taking concrete steps so that no parties will ask for re-verification. h. Board of Directors should send a letter containing confirmation of debt and terms desired by WSBP and the consequences, verification is not done by November 21, 2021. i. Board of Directors should convey the articles in the regulations that are complied with by WSBP regarding the implementation of PKPU homologation. j. Board of Directors should ensure that verification only changes the value but does not change the legal status of PKPU. k. The integrity pact that has been signed by Board of Directors is an inherent part of this agreement. l. Board of Directors should carry out the approval by taking into account the articles of association, the principle of prudence and based on the principles of Good Corporate Governance, while taking into account the applicable laws and regulations. 3. Divestment Follow-up Regarding the Company’s divestment plan and following up the meeting between Board of Directors and Board of Commissioners, through Letter No. 28/WBP/DK/2022 dated June 24, 2022, Board of Commissioners conveyed the followings: a. Board of Commissioners had previously given approval for the Company’s Divestment to Board of Directors. However, considering that until now the Divestment has not been realized and the Board of Commissioners’ approval has reached a period of 1 (one) year, Board of Commissioners declared that the previous approval is not valid as of the date of this letter. b. Furthermore, Board of Directors should follow up on the following matters: i) Board of Directors can re-submit a Divestment application by taking into account the applicable provisions and attaching a risk study, legal review and application of the principles of good corporate governance.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5